…. jejakku, cintaku ….

Posts tagged “demokrasi

LGBT dan Kesalahan Berpikir

MUNCULNYA komunitas lesbian, homoseksual, biseksual dan transgended (LGBT) di kalangan kampus bukan hal yang baru. Semakin hari semakin menemukan celah untuk menunjukkan eksistensinya.

Majalah kampus Boulevard ITB Edisi 57 (2007) pernah menurunkan laporan keberadaan komunitas homoseksual di kampus tersebut. Selanjutnya Studenta (2008), majalah sekelompok mahasiswa pecinta jurnalisme, juga mengungkap laporan adanya Ikatan Mahasiswa Homo (IMHO) di kampus IPB.

Acara International Day Against Homophobia & Transphobia 2013 (IDAHOT) juga pernah diselenggarakan oleh kelompok LGBT di kampus Unair, Surabaya pada 15 Mei 2013 lalu, dengan mengusung tema “IDAHOT 2013 Goes to Campus”. [Baca: LGBT Kampanye di Kampus, Civitas Akademika Unair Kecewa]

Di UGM, Munculnya komunitas Himpunan Mahasiswa Gay (HIMAG) yang mulai eksis sejak tahun 2011 juga pernah menjadi bahan riset salah satu skripsi dari Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Disusul kemudian muncul di berbagai universitas negeri lain di Yogyakarta.

Baru-baru ini sebuah akun twitter bernama @GayUGM yang memiliki 1.802 follower juga ramai dibahas oleh pengguna media sosial. Akun yang eksis sejak Januari 2013 ini, relatif cukup aktif men-tweet dan berkomunikasi dengan akun-akun lainnya. Akun ini juga sempat me-retweet informasi mengenai legalisasi pernikahan sejenis di Irlandia.

Fakta tersebut menyadarkan kita betapa kebebasan perilaku sudah semakin menemukan tempatnya di kalangan intelektual, kalangan yang justru diharapkan mampu menjadi agent of change dengan kapasitasnya dalam mengedukasi masyarakat menuju pada perubahan

dengan kacamata pandang yang benar, tidak hanya aspek intelektualitas, namun juga moralitas.

HAM dalam Iklim Demokrasi: Jembatan Legalisasi

Studi-studi akademis mengenai fenomena LGBT  yang semakin ramai dipicu banyaknya fenomena pemberitaan maupun aktivitas dari anggota LGBT sendiri. Kemudian diangkatnya wacana atau sosok LGBT dalam media popular, termasuk dunia perfilman, sehingga masyarakat semakin familiar.  Termasuk di ranah kampus yang biasanya menjadi bagian dalam studi analisis terkait perilaku dan budaya.

Alih-alih menghilangkan diskriminasi dan mendukung hak-hak kaum LGBT, upaya itu justru semakin menjerumuskan generasi pada ‘pembenaran’ kebebasan perilaku. Hasilnya, LGBT tidak pernah dianggap ‘perilaku menyimpang’, mereka tetap dalam ‘penyimpangannya’, semakin eksis dengan adanya upaya untuk mendukung ‘penyimpangan’ mereka.

Ujungnya, melahirkan gejala di masyarakat untuk memaklumi dan bahkan melindungi segala bentuk penyimpangan perilaku. Apalagi di bawah bendera HAM, sebagai bagian dari alat

penjamin kebebasan individu, Forum Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer (LGBTIQ) Indonesia seolah semakin mendapatkan tempat pembenaran dan perlindungan untuk terus eksis dan berkembang.

LGBTIQ Indonesia merupakan forum yang terdiri dari 30 organisasi LGBT serta yang mendukung isu LGBT yang terbentuk pada 2010. Siti Noor Laila (Ketua Komnas HAM), menjelaskan bahwa sejak bulan Juni 2013, LGBT telah menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang paripurna Komnas HAM. Hasil Paripurna tersebut adalah Komnas HAM berkomitmen untuk juga melakukan pembelaan terhadap LGBT seperti yang telah disebutkan dalam Resolusi PBB mengenai Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) dengan berfokus pada perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Pada bulan Juli 2013, Forum LGBTIQ Indonesia pun menyoroti kembali tentang Dialog Nasional yang terselenggara di Bali, dimana United Nations Development Programme (UNDP) memfasilitasi pertemuan antara organisasi dan komunitas LGBT, praktisi pluralisme dan HAM, akademisi, lembaga HAM nasional serta pemerintah. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian rekomendasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap LGBTI. Beberapa hal yang disampaikan oleh Forum LGBTIQ Indonesia adalah terkait dengan pengakuan keberadaan LGBTI di hadapan hukum, pengintegrasian perspektif SOGIE (Sexual Orientation and Gender Identity and Expression) di berbagai kementerian dan lembaga dalam rencana strategis 2015-2019, serta pelibatan organisasi LGBTI dalam berbagai diskusi menyangkut pembuatan keputusan terkait HAM.

HAM, juga menjadi alat ampuh Barat dalam mendukung kebebasan perilaku, dan fatalnya, banyak kalangan intelektual terbius dengan perjuangan HAM ala Barat. Prof Dadang Hawari (Guru Besar FKUI) mengaku cukup sering menangani kasus-kasus homoseksual. Kebanyakan pasiennya mengidap homoseksual sebagai ikutan dari penyakit mental Skizofrenia. Oleh karenanya, keberhasilan terapi sangat ditentukan oleh sejauhmana motivasi seorang penderita homoseksual. Metode terapinya meliputi terapi biologik (obat-obatan), psikologik (kejiwaan), sosial (adaptasi), dan spiritual (keagamaan, keimanan), yang disingkat menjadi terapi BPSS. Dia menambahkan, penderita juga harus dijauhkan dari materi-materi pornografi dan orang-orang homoseks. “Jadi, organisasi homoseks dan pendukung homoseks harusnya tidak dibiarkan. Tapi, kita kalah dengan orang-orang yang selalu teriak HAM,” pungkasnya.

Inilah dampak penerapan demokrasi sekular yang menjadi penopang sistem kehidupan kapitalis saat ini. Sebuah sistem kehidupan yang tidak pernah melibatkan peran agama (Islam), atau peran Pencipta, dalam mengatur seluruh kehidupan, termasuk dalam kajian studi tentang perilaku yang hanya mensadarkan pada HAM.

Sekularisasi bidang pendidikan akhirnya mengantarkan studi yang dilakukan lagi-lagi hanya berdasar pada buah pemikiran para pakar (yang kebanyakan dari pemikir barat, dimana tidak pernah mengenal norma agama dalam mengendalikan perilaku), tidak pernah menyentuh akar persoalan (mengapa LGBT bisa terus eksis dan semakin marak, bahkan menuntut pelegalan), dan dengan metode berpikir yang keliru, menjadikan problem perilaku bagian dari studi ilmiah, padahal seharusnya dianalisis secara rasional (Lihat At Tafkir, Taqiyuddin an Nabhbhani). Secara intelektual pun, teori ‘gen homo’ sudah terpatahkan (salah satunya lihat: Ruth Hubbard “Exploding the Gene Myth”), sebuah metode yang hampir bisa dianalisa secara ilmiah melalui studi di laboratorium, sedangkan secara psikologis, sosiologis dan budaya, perilaku tersebut tidak cukup dianalisa dengan kacamata ilmiah, yang dianggap final hanya berdasarkan pada kajian pada fakta yang sempit, padahal banyak aspek problem sistemik yang menjadi dasar kemunculan LGBT yang terus meningkat dan semakin berani unjuk diri.

Nyatalah, iklim kebebasan, yang didukung oleh HAM dan kajian ‘ilmiah’ pro LBGT oleh kalangan intelektual, semakin menancapkan eksistensi LGBT, dan dalam alam demokrasi, eksistensi mereka akan mudah menemukan celah untuk dilegalisasi !

Korban Liberalisme  

Merespon semakin eksisnya LGBT, kemudian lahirlah organisasi-organisasi atau gerakan yang mengangkat kepedulian terhadap nasib LGBT. Inilah yang akhirnya turut andil meningkatkan eksistensi mereka, sebutlah beberapa diantaranya YIFOS, SAMSARA, PKBI DIY, P3SY (Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta ), Komunitas Pelangi Jogja, dan masih banyak lagi.

Menurut mereka kepedulian itu diartikan dalam bentuk memberi dukungan dan pengakuan, tanpa menyasar bagian paling mendasar, yaitu ‘kebebasan perilaku’ yang akhirnya mengarah pada ‘penyimpangan perilaku’. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah menyadarkan bahwa LGBT adalah perilaku menyimpang yang harus disembuhkan dan diselamatkan, agar tidak semakin banyak generasi yang terjerumus pada perilaku yang sama.

Mereka juga harus disadarkan, bahwa LGBT juga korban iklim liberalisme, yang tak pernah

mengenal kata perilaku ‘salah’. Selama keberadaan mereka memberikan manfaat, terutama nilai ekonomi, maka mereka harus diperjuangkan untuk eksis. Sebuah paham yang bergandengan tangan dengan neoimperialisme untuk semakin menancapkan penjajahannya, termasuk di Indonesia. ILO menjadi salah satu perpanjangan tangannya, dalam proyek penyebaran ide kebebasan yang mendukung manfaat ekonomi, yaitu tersedianya tenaga kerja dari berbagai kalangan, tanpa memandang orientasi seksualnya.

Pada tahun 2012, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menginisiasi proyek “Gender Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE)”. Proyek tersebut fokus pada bidang penelitian diskriminasi terhadap pekerja dari kalangan LGBT di berbagai belahan dunia dan menyoroti langkah-langkah perbaikan dalam mengatasinya.

Proyek fase pertama telah dilakukan di Argentina, Hungaria dan Thailand, dan proyek berikutnya akan dilakukan di Costa Rica, Prancis, India, Indonesia, Montenegro dan Afrika Selatan. Proyek tersebut berangkat dari kenyataan di 76 negara anggota ILO masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan belum adanya peraturan perundangan yang melindungi hak-hak pekerja LGBT.

Pada Mei 2015, sebanyak 17 negara, termasuk Argentina dan Afrika Selatan telah memberikan pengakuan legal pada pernikahan sesama jenis. Mengutip pidato Direktur Jenderal ILO, : The ILO is committed “to promoting decent work for all women and men, regardless of sexual orientation or gender identity. Decent work can only exist in conditions of freedom and dignity. It means embracing inclusion and diversity. It requires us to stand up against all forms 

of stigma and discrimination…and to the insidious role of homophobia and transphobia in fostering discrimination.” (lihat : Discrimination at work on the basis of sexual orientation and gender identity: Results of the ILO’s PRIDE Project).

Walhasil, LGBT adalah dampak dan korban penyebarluasan ide-ide kebebasan, yang pastinya lahir dari rahim ideologi kapitalis sekular, yang tidak pernah melihat agama sebagai tolok ukur segala perbuatan

Dukungan yang diberikan dalam kacamata kapitalis liberal, adalah dukungan yang tidak pernah menyelesaikan persoalan mereka, bagaimana menyadarkan bahwa perilaku mereka adalah menyimpang dan menyembuhkan.

Tanpa membuka mata akan penyimpangan yang terjadi, tidak mungkin para LGBT ini punya keinginan untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan penciptaanNya. Inilah seharusnya bentuk dukungan tersebut : Menyadarkan bahwa LBGT adalah penyimpangan yang harus diluruskan, sehingga bisa diselamatkan, bukan sekedar diberi dukungan untuk eksis, yang akhirnya justru menjerumuskan mereka agar tetap memilih untuk ‘menyimpang’!

Maka, jangan salah jika banyak peneliti sering keliru jika menggunakan cara pandang sekular untuk menyelesaikan LGBT. Sebab, kaca-mata yang digunakan tidak diambil dari sumber Islam yang shahih. Seperti pernyataan Boellstorff yang menganggap kajian komprehensif mengenai Islam Indonesia sangat jarang menyinggung homoseksual, hal ini mencerminkan homoseksual menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Islam sebagai wacana publik di Indonesia (Boellstorff, 2005).

Atau buku saku bagi kalangan psikolog, yang merupakan rangkuman singkat Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) yang mendasarkan pada pandangan Barat bahwa LGBT tidaklah menyimpang (sebab lima dari tujuh orang tim task force DSM adalah homo dan lesbian, sisanya adalah aktivis LGBT).

Akhirnya “homoseksualitas” dikeluarkan dari daftar penyakit internasional (International Classification of Diseases) oleh WHO pada 17 Mei 1990. Indonesia juga telah memasukkan homoseks dan biseks sebagai varian yang setara dengan heteroseks dan bukan gangguan psikologis. Hal itu tertuang dalam Panduan Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, sejak 1993 dengan acuan DSM tersebut. Para pemikir barat telah sangat keliru, ketika menisbatkan Islam hanya dalam ranah fakta kekinian, termasuk di Indonesia. Hal ini wajar, karena sejatinya mereka adalah para intelektual yang melihat Islam hanya dari sudut pandang barat, yang fatalnya, pemikiran seperti ini juga diamini para intelektual muslim. Lalu bagaimana Islam memandang LGBT, dan memberikan solusinya?

ISLAM, datang untuk menyelamatkan, bukan menjerumuskan !

Sebagai dien yang sempurna, yang kebenarannya bisa dibuktikan secara intelektual, Islam telah mengatur seluruh sendi kehidupan dengan begitu rincinya. Termasuk mengatur tentang orientasi seksual manusia. Islam telah memandang dengan jelas terkait potensi kehidupan manusia, yang didalamnya terdapat salah satu naluri yang berkaitan dengan ketertarikan antar lawan jenis. Naluri tersebut adalah naluri seksual (Gharizatun Nau’). Islam mempunyai cara pandang yang khas dalam memenuhi naluri seksual dibandingkan dengan ideologi yang lain. Islam memandang bahwa naluri seksual ini dalam pemenuhannya mesti diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan sedikitpun. Islam memandang bahwa naluri seksual ini ada sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. Dalam Islam, seksualitas merupakan nikmat Allah Subhanahu Wata’ala untuk melanjutkan keturunan.  Sebagaimana

firman Allah dalam,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِي

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 222)

Sedangkan Kapitalisme memandang bahwa pemenuhan naluri seksual ini sangat berorientasi pada kepuasan seksual belaka dan menafikan adanya proses melanjutkan keturunan. Sehingga jalan yang ditempuh oleh ideologi kapitalisme sangat bermacam-macam, homoseksual/lesbian pun bisa menjadi legal, bahkan pedofil dan pelampiasan pada hewan pun bisa muncul dalam iklim kapitalis sekular. LGBT dan turunannya adalah fenomena sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat yang kapitalis sekular. Karena dalam pandangan Islam, tegas dinyatakan bahwa LGBT adalah penyimpangan terhadap syariat (faahisyah), seperti dalam beberapa firmanNya,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?”” (QS:Al-A’raf [7]: 80)

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,”.(QS: Asy-Syu’araa [26]: 165).

“dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.(QS: Asy-Syu’araa [26]: 166).

Hingga akhirnya Allah memusnahkan kaum nabi Luth dengan menimpakan sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan larva, kota Sodom tersebut Allah runtuhkan, lalu dijungkirbalikan masuk kedalam laut mati. Hal ini telah Allah gambarkan di dalam firman-Nya berikut :

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

“Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu”.(TQS. Asy-Syu’araa [26]: 173).

Atas dasar-dasar Al-Quran tersebut, Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan sebaik-baik aturan. Sehingga ada beberapa hal yang Allah perintahkan untuk menjauhkan manusia terjerumus kedalam aktivitas liwath (Homoseksual dan Lesbian).

Pertama, secara individual

Islam memerintahkan menjauhi hal-hal yang dapat mengundang hasrat melakukan liwath. Sejak dini, Islam memerintahkan agar anak dididik memahami jenis kelaminnya beserta hukum-hukum yang terkait. Islam juga memerintahkan agar anak pada usia 7 atau 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya sehingga tidak bercampur.

”Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, jangan pula perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki dalam satu selimut, begitu juga janganlah perempuan tidur dengan perempuan dalam satu selimut.” (HR. Muslim)

Islam juga memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga aurot, tidak khalwat dan ikhtilat, dan mengharamkan segala sarana yang bisa memicu penyimpangan naluri tersebut, seperti media porno, prostitusi, minuman keras, narkoba, dsb.

Kedua, sanksi bagi pelaku liwath

Negara, dalam pandangan Islam, harus menerapkan had bagi para pelaku liwath, yaitu bunuh baik muhshan maupun ghairu muhshan.. Hukuman ini begitu tegas termaktub di dalam Al-Quran dan Assunah, yang dalam pandangan Islam, hukuman ini berfungsi sebagai pencegah dan penebus dosa.

Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth as. maka bunuhlah pelaku dan pasangan (kencannya). (HR. Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah).

Had liwâth dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku liwâth baik pelaku maupun yang dikumpulinya; baligh, berakal, karena inisiatif sendiri, dan ia terbukti telah melakukan liwâth dengan bukti syar’iyyah, yaitu, kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Seandainya pelaku liwâth adalah anak kecil, orang gila, atau dipaksa dengan pemaksaan yang sangat, maka ia tidak dijatuhi had liwâth. Itulah beberapa penjelasan seputar liwath di dalam Islam. Pencegahan tersebut hanya akan efektif ketika Negara menerapkan syariat Islam secara kaaffah, karena akan didukung oleh sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pergaulan dan sistem sanksi yang kesemuanya berlandaskan syariat, bukan sekular liberal.

Sebagai penutup, jadilah para intelektual yang menyebarkan pemikiran yang sudah teruji kebenarannya, dan bagi seorang Muslim, tentu landasan kebenaran sudah mutlak, yaitu Al-Qur’an dan sunnah RasulNya. Mengutip pernyataan  Dr. Adian Husaini, MA “dosa pemikiran itu tidak ringan, karena menyebarkan pemikiran yang salah juga berat dosanya, apalagi jika kemudian diikuti oleh banyak orang.” Wallahualam.*

Sumber : hidayatullah.com

Iklan

Kalau Sistem Demokrasi Haram, Sepak Bola Juga?

Kritik-mengkritik itu soal biasa, tentu selama masih dalam koridor yang dibenarkan. Apalagi dalam masalah agama, kritik itu bisa jadi usaha untuk mengingkari kemungkaran atau untuk meluruskan kesalahan. Karena Islam adalah agama nasehat, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

Agama adalah nasehat”. Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?”. Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya” (HR. Muslim, 55)

Tapi tentu seperti sudah dikatakan tadi, harus berada pada koridor yang benar. Tidak sampai berlebihan hingga sampai melakukan hal yang diharamkan seperti mencaci, mencela, menjatuhkan kehormatan, berdusta, menjuluki dengan julukan yang buruk, atau sampai berbuat zhalim. Selain itu, koridor yang benar dalam kritik masalah agama itu juga perlu dicapai dengan metode kritik yang benar. Tidak asal bicara, sembarang komentar, tidak menggunakan kaidah dan metodologi yang baku dan sesuai. Konsekuensinya, orang yang mengkritik ini haruslah orang yang berilmu agama. Ini perlu diperhatikan dengan serius dan penting, mengapa? Karena bicara masalah agama itu berat. Allah Ta’ala berfirman kepada Rasulullah tentang Al Qur’an:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat” (QS. Al Muzammil: 5)

Jadi, jangan asal bicara, jangan asal komentar.

Metode kritik yang ilmiah dalam masalah agama yang dipakai oleh para ulama dan para penuntut ilmu agama dapat kita runut langkahnya sebagai berikut:

  1. Tashwir al mas-alah, memberikan gambaran umum masalah yang akan dibahas, dan menyebutkan serta menjelaskan istilah-istilah yang mungkin kurang dipahami
  2. Tahrir mahal an niza, menyebutkan pokok inti permasalahan, biasanya dengan menyebutkan poin-poin yang disepakati dan poin-poin yang diperselisihkan
  3. Dzikrul aqwal, menyebutkan pendapat-pendapat yang ada dari para ulama
  4. Tanqihul aqwal, menyederhanakan pendapat-pendapat yang ada, menggabungnya atau mengklasifikasikannya jika memungkinkan
  5. Nisbatul aqwal ila ashabiha daqiqatan, menyebutkan pemilik pendapat yang ada secara lebih rinci
  6. Dzikrul adillah, menyebutkan dalil-dalil yang digunakan setiap pendapat
  7. Dzikru awjahil istidlal, menyebutkan sisi pendalilan yang digunakan setiap pendapat
  8. Al I’tiradh wal munaqasyat fil adillah, pembahasan yang mencakup telaah kualitas dalil dan telaah sisi pendalilan serta penjelasan para ulama
  9. Tarjih bainal aqwal, menyimpulkan pendapat yang terkuat dari hasil telaah sebelumnya

Atau minimal, jika kita tidak berniat membahas perbandingan pendapat, atau mungkin tidak ada perbedaan pendapat yang berarti, bisa kita peringkas lagi langkahnya:

  1. Tashwir al mas-alah, memberikan gambaran umum masalah yang akan dibahas, dan menyebutkan serta menjelaskan istilah-istilah yang mungkin kurang dipahami
  2. Tahrir mahal an niza, menyebutkan pokok inti permasalahan, biasanya dengan menyebutkan poin-poin yang disepakati dan poin-poin yang diperselisihkan
  3. Dzikrul adillah wa awjahil istidlalmenyebutkan dalil-dalil yang digunakan setiap pendapat serta sisi pendalilannya
  4. Al I’tiradh wal munaqasyat fil adillahpembahasan yang mencakup telaah kualitas dalil dan telaah sisi pendalilan serta penjelasan para ulama
  5. Khulashah, kesimpulan

Dengan langkah-langkah ini, kritik atau bahasan yang ada lebih terarah, ilmiah, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Saya ingin memberi contoh kritik yang tidak baik dan serampangan, yaitu yang ada di tulisan ini :

demokrasi-haram-sepak-bola-haram

klik untuk memperbesar

Kesimpulan yang diinginkan dari artikel tersebut adalah demokrasi tidak haram sebagaimana sepakbola tidak haram. Jadi inti artikel tersebut adalah mengkritik orang yang mengharamkan demokrasi. Nah, idealnya, langkah yang seminimal mungkin ditempuh oleh penulis yaitu,

  1. Menggambarkan fenomena tentang orang-orang yang mengharamkan demokrasi, bagaimana bentuk pengharaman mereka, apa yang mereka katakan, dll. Lalu menjelaskan apa itu demokrasi, definisinya, asalnya, sifat-sifatnya, dll.
  2. Menjelaskan apa penyebab mereka mengharamkan demokrasi, mulai dari sebab inti sampai sebab pendukung serta latar belakang dan landasan yang mereka gunakan.
  3. Menyebutkan dalil-dalil yang terkait soal demokrasi dan sisi pendalilannya
  4. Membahas kualitas dalil-dalil tersebut, sisi pendalilannya dan penjelasan para ulama
  5. Kesimpulan

Adapun yang ada pada artikel tersebut, sangat jauh api dari panggangan, sangat jauh dari ilmiah. Sekedar permainan logika asal-asalan. Tapi bukankah ini qiyas? Ya ini qiyas ma’al fariq, menganalogikan dua hal yang tidak bisa saling dianalogikan.

Kesalahan 1 : Gagal memberikan gambaran masalah

Sebelum bicara soal qiyas, kita tinjau metode penulis dalam mengkritik. Penulis sejak awal sudah gagal dalam tashwir al mas-alah, beliau tidak memberi gambaran masalah dengan baik. Di sana hukum demokrasi di-qiyas-kan dengan hukum sepakbola. Padahal hukum sepakbola ini perlu dirinci. Apakah hukum bermain sepakbola secara mutlak? hukum bermain sepakbola sebagai rutinitas? hukum menjadi pemain sepakbola profesional atau turnamental? Juga ataukah hukum menonton sepakbola dan menjadi fans tim sepakbola? Karena semua hal ini berbeda hukumnya. Jadi yang mana yang diqiyaskan oleh penulis? Lalu mengenai tema demokrasi sendiri, penulis mencampur-adukkan masalah antara hukum sistem demokrasi, hukum mematuhi undang-undang yang dihasilkan dari demokrasi, hukum masuk parlemen, hukum menjadi pegawai negara di negara demokrasi, yang semua ini pembahasannya berbeda. Sehingga nampak sekali tulisan ini tidak memiliki gambaran masalah dan scope yang jelas.

Kesalahan 2 : Gagal mengurai pokok masalah

Penulis juga gagal bahkan tidak melakukan langkah tahrir mahal an niza’. Di sana penulis meng-qiyaskan antara sepakbola dengan demokrasi, namun beliau gagal dalam menjelaskan inti masalah mengapa orang yang mengharamkan sistem demokrasi itu berkeyakinan demikian? Apa saja alasan intinya? Nampaknya dalam hal ini penulis kurang jujur atau mungkin kurang paham dalam menampilkan alasan-alasannya. Disebutkan di sana

1. Demokrasi memecah belah umat.
2. Demokrasi melahirkan fanatisme terhadap partai bukan Islam.
3. Demokrasi melahirkan maraknya perjudian.
4. Demokrasi tasyabbuh dengan kafir dan musyrik.
5. Demokrasi adalah sistem Barat.
6. Demokrasi menyebabkan ongkos yang mahal dan boros.

 

Apakah penulis lupa atau pura-pura lupa bahwa dalam sistem demokrasi nilai kebenaran dan juga penetapan undang-undang (tasyri’) bukan ditinjau dengan kalam Allah dan Rasul-Nya namun dihasilkan dari mufakat pesertanya atau suara terbanyak? Bukankah itu sebuah kekufuran? Apakah beliau lupa demokrasi membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berpendapat, termasuk orang jahil, orang fasiq, orang munafiq, orang liberal dan orang musyrik? Apakah beliau lupa bahwa konsekuensi dari demokrasi adalah kebebasan secara mutlak dalam berpendapat? Dan alasan-alasan inti lain yang tidak disebutkan. Sebenarnya, jika penulis ingin mengkritisi pengharaman demokrasi, maka seharusnya langkah selanjutnya adalah membantah alasan-alasan ini dengan hujjah. Misalnnya, penulis sudah tahu sistem demokrasi memecah-belah umat, lalu masih tetap mendukungnya, sampaikan munaqasyah-nya dengan hujjah. Penulis tahu sistem demokrasi itu tasyabbuh, lalu masih tetap mendukungnya, maka sampaikan munaqasyah-nya dengan hujjah, dan seterusnya. Bukan malah akal-akalan dengan membandingkannya kepada hukum sepakbola.

Karena penulis juga mempertanyakan “mengapa sepakbola tidak diharamkan“? Maka beliau juga seharusnya melakukan tahrir mahal an niza’ dalam masalah hukum sepakbola. Karena pada kenyataannya masalah ini perlu rincian dan terjadi khilafiyah diantara para ulama. Contohnya, sebagian ulama mengharamkan seorang muslim menjadi pemain sepakbola profesional. Jika ini yang disinggung penulis, maka perlu dirunut apa alasan para ulama tersebut. Diantaranya:

  1. Pemain diwajibkan oleh peraturan untuk memakai pakaian yang terbuka auratnya, karena sebagian ulama berpendapat aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut dan paha termasuk aurat.
  2. Mereka berpendapat bahwa permainan sepakbola adalah laghwun (hal yang melalaikan) jika dilakukan secara terus-menerus.
  3. Jadwal pertandingan profesional seringkali bertabrakan dengan waktu shalat.

Alasan-alasan ini pun tidak disebutkan oleh penulis, entah karena tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Adapun hukum bermain sepakbola, jika insidental, bukan rutinitas, menutup aurat, tidak melalaikan shalat, tentu kembali kepada hukum asal perkara non-ibadah, yaitu mubah-mubah saja, tidak kami ketahui ada ulama yang melarangnya.

Kesalahan 3 : Bicara halal-haram tanpa pembahasan dalil sedikitpun

Kemudian metode selanjutnya yaitu dzikrul adillah wa awjahil istidlal dan juga al i’tiradh wal munaqasyat fil adillah sama sekali tidak dilalui oleh beliau. Artinya, beliau bicara masalah agama, masalah halal-haram, blas tanpa pembicaraan dalil. Wallahul musta’an.

Kesalahan 4 : Qiyas yang rusak (qiyas fasid)

Terakhir, masalah qiyas. Penulis menggunakan qiyas untuk menggiring pembaca kepada pemahaman bahwa hukum demokrasi sama dengan hukum permainan sepakbola profesional. Perlu diketahui qiyas itu memiliki 4 rukun:

  1. Al Ashlu, yang menjadi sumber (source) dalam perbandingan yaitu kasus yang sudah diketahui hukumnya.
  2. Al Far’u, kasus yang akan dibandingkan (test-case), yang ingin dicari hukumnya
  3. Hukmul Ashli, hukum syar’i dari al ashlu, yang  juga akan dimiliki al far’u.
  4. Al ‘llah Al Jami’ah, yaitu adanya ‘illah yang sama-sama dimiliki al ashlu dan al far’u yang saling cocok satu sama lain. ‘Illah adalah sifat-sifat yang menjadi faktor penentu dalam menyimpulkan suatu hukum syar’i.

Dalam bahasan yang terdapat dalam artikel, rukun ke 4 tidak dipenuhi oleh penulis. Karena ‘illah di antara kedua kasus itu berbeda, tidak mutanasib.

  • Sistem demokrasi diharamkan karena didalamnya ada tasyri’ (penetapan syari’at) bukan dengan dalil. Apakah hal ini terdapat dalam permainan sepakbola? Tidak.
  • Sistem demokrasi diharamkan karena didalamnya orang jahil, fasiq, musyrik, bisa ikut berpendapat menentukan baik-buruk. Apakah hal ini terdapat dalam permainan sepakbola? Tidak.
  • Permainan sepakbola profesional diharamkan sebagian ulama karena memperlihatkan aurat. Apakah hal ini jadi sorotan dalam bahasan masalah sistem demokrasi? Tidak.
  • Permainan sepakbola profesional diharamkan sebagian ulama karena jadwalnya bertabrakan dengan waktu shalat. Apakah hal ini juga jadi sorotan dalam bahasan masalah sistem demokrasi? Tidak.

Walhasil, qiyas yang beliau lakukan ini adalah qiyas yang rusak (qiyas fasid) karena merupakan qiyas ma’al fariq, meng-qiyas-kan dua hal yang tidak bisa saling di-qiyas-kan. Atau dalam bahasa kita, qiyas yang nggak nyambung. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah pernah berkata:

 
أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد
 

“Kebanyakan penyimpangan yang terjadi ditengah manusia itu disebabkan oleh qiyas yang rusak” (Syarh Masa-il Jahiliyyah Li Syaikh Shalih Fauzan, 80)

 

Kesalahan 5 : Menganggap bahwa jika menyatakan bahwa sistem demokrasi itu kufur, berarti menganggap pemerintah Indonesia kafir

Mungkin penulis dan kelompoknya adalah ‘korban’ dari orang-orang yang gemar mengkafirkan pemerintah dan partai-partai politik. Sejarah mengatakan bahwa banyak penguasa kamu Muslimin di zaman dahulu yang zhalim, tidak mengindahkan hukum Islam, bahkan sampai kepada perbuatan kekufuran. Namun para ulama tidak bermudah-mudah dalam vonis kafir. Coba baca artikel ini dan ini.

Dalam ranah fiqih, hukum mengenai sistem demokrasi, hukum menaati UU dari pemerintah demokrasi,  hukum bekerja menjadi pegawai pemerintah demokrasi,  ini semua masing-masing berbeda pembahasannya. Tidak bisa di gebyah-uyah, kalau sistem demokrasi haram, maka otomatis haraaam semua.

 

Yang menggelitik, setelah penulis menukilkan alasan-alasan dari ulama yang mengharamkan permainan sepakbola dan juga membeberkan alasan-alasan (sekunder) dari haramnya sistem demokrasi, tanpa di bantah dan dikritik, ujug-ujug penulis malah membolehkan keduanya. Sudah tahu, koq tidak diamalkan? Hanya dengan 1 alasan saja: maslahah. Nampaknya menurut beliau 1 asalan ini saja bisa menggugurkan ribuan kontradiksi dan bisa melangkahi ribuan dalil. Apakah ini sejalan dengan tujuan beliau yang katanya ingin meninggikan izzul Islam? Oh,  jangan-jangan meninggikan izzul Islam itu dengan gangnam style dan harlem shake ?!?

 
 

Sumber : http://kangaswad.wordpress.com/2013/03/15/kalau-sistem-demokrasi-haram-sepakbola-juga/

***

Sekali lagi saya merenung, betapa banyak saat ini orang menulis asal tulis, orang mengkritik asal kritik dan orang bicara asal bicara. Ternyata kita memang orang-orang yang ‘bodoh’, dan tak punya kepintaran sedikitpun. Maka masihkah pantas kita berharap surgaNya?

Astaghfirullah hal adziim ya Allah… ampuni kami, karena sering kami merasa ‘orang yang paling’ benar. Sesungguhnya tanpa rahmat dan ampunan Mu, kami termasuk orang-orang yang merugi, serugi-ruginya!


CANDLE IN THE STORM?

candle

Oleh : Iwan Januar

‘Lebih baik nyalakan sebatang lilin ketimbang hanya merutuki kegelapan’. Daripada terus menerus melaknati kebobrokan kapitalisme dan demokrasi, lebih baik melakukan perbaikan-perbaikan kecil demi kemaslahatan. Tapi bisakah lilin terus menyala di tengah badai?

Tulisan saya soal Eliyas dan Ibas mengundang sedikit kegaduhan di jejaring sosial. Ada yang keberatan dengan beberapa konten tulisan tersebut. Sebagian teman-teman pembaca merasa tulisan itu terlalu ‘kejam’ terhadap demokrasi dan dianggap terlalu ‘membabi buta’ menghantam demokrasi.

Bagaimanapun juga ada yang masih ada yang menaruh harapan bahwa dalam demokrasi ada seberkas cahaya. Sebagian lagi berpikir bahwa ada yang masih bisa dilakukan dalam keadaan sekarang ketimbang sekedar merutuki demokrasi. Better light a candle than curse the dark!

Ya, ungkapan lilin dan kegelapan memang sering dilagukan untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan berpikir all or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Ada perbaikan parsial yang bisa dilakukan dalam sebuah sistem yang buruk.

Kita masih bisa menolong pasien yang miskin dengan membantu biaya mereka, misalnya. Atau membantu memberikan beasiswa bagi siswa yang tak mampu, menggerakkan remaja untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Tidak melulu menyalahkan sistem lalu mengandai-andai bahwa bila sistem ini dihancurkan dan diganti dengan yang lebih baik, maka semua persoalan itu tidak akan ada. Sehingga kita tidak melakukan apapun dengan hal yang semestinya bisa dilakukan.

Dalam beberapa hal pemikiran ‘lilin dan kegelapan’ mengandung kebenaran. Sebagai muslim tidak pantas kita berdiam diri melihat tetangga yang kelaparan, atau hanya memberikan taushiyah kepada agar sabar dan menjelaskan keindahan hidup seandainya Islam dan khilafah ditegakkan. Tentu saja itu sikap yang tidak benar, karena Rasulullah saw. bersabda:

ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به

“Tidak beriman kepadaku siapa saja yang tidur kekenyangan sedangkan tetangganya kelaparan di sebelahnya sedangkan dia mengetahuinya.”(HR. Thabraniy dan al-Bazzar).

Membantu hajat hidup sesama umat manusia – tidak hanya muslim – tidak perlu menunggu khilafah berdiri. Dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk melakukannya.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Seorang muslim adalah saudara sesama muslim, tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh, siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan siapa saja yang melepaskan beban dari seorang muslim maka Allah akan melepaskannya dari beban di Hari Kiamat, dan siapa yang menutupi aib saudaranya niscaya Allah akan menutupi aibnya di Hari Kiamat.”(HR. Muslim).

Dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi saw. kita pun membaca kedermawanan Abu Bakar ash-Shiddiq membebaskan para budak yang beriman – termasuk Bilal – dari para majikan mereka yang musyrik. Sehingga beliau digelari ‘Atiq – sang pembebas – dan dipuji Allah dalam surat al-Layl ayat 17-21. Beliau melakukan itu ketika dakwah masih berada di fase Mekkah di mana Daulah Islamiyyah pertama belum berdiri.

Tidak perlu menunggu khilafah untuk berbuat kebajikan. Karena memang banyak perintah Allah yang bisa dan wajib kita kerjakan secara individual. Menolong orang sakit, bersedekah kepada kaum fakir, memberikan pekerjaan kepada yang menganggur, dsb. itu adalah gambaran bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh. Ada bagian dari ajarannya yang menyangkut hubungan antarindividu yang tidak terikat dengan institusi pemerintahan atau lembaga apapun. Bila itu yang dimaksud sebagai ‘candle in the dark’, maka saya setuju. Seorang muslim yang memperjuangkan khilafah dan syariat bukanlah seorang pelaku escaping. Melarikan diri semua persoalan kepada khilafah. Dia akan turun mengerjakan kewajibannya sebagai individu muslim di manapun dan kapanpun.

Tapi bila kemudian ‘candle in the dark’ menjadi solusi bagi banyak – tidak usah seluruhnya – persoalan umat, maka kita sudah jatuh pada simplikasi masalah. Terlalu menyederhanakan persoalan umat. Ambillah contoh persoalan umat seperti pelayanan kesehatan yang buruk bagi warga miskin tidak begitu saja tuntas dengan bantuan infak sedekah. Karena persoalannya bukan sekedar kemiskinan, tapi karena kebijakan makro kesehatan yang memang buruk. Misalnya mengapa pemerintah mengalokasikan dana kesehatan dalam APBN dalam jumlah minim? Rata-rata hanya 2 % setiap tahun? Akibatnya banyak rumah sakit pemerintah yang terbatas ruang perawatannya, jumlah tenaga medisnya dan peralatan medisnya. Ini juga mengakibatkan sejumlah dokter berpraktek di banyak tempat, dan terkadang mendahulukan tempat prakteknya ketimbang sebagai dokter pemerintah.

Kita mungkin bisa berpatungan mengongkosi tetangga kita yang miskin untuk berobat, tapi bisakah kita berpatungan agar rumah sakit menambah jumlah ruang rawat inap, jumlah dokter dan peralatan medis? Bisakah kita berpatungan agar obat-obatan dapat dibeli semua warga miskin.

Kita bisa berpatungan menolong warga yang kesulitan mendapatkan akses PAM ke rumahnya, tapi bisakah kita membangun sendiri saluran air bersih bagi dia, juga bagi orang miskin lainnya?

Kita bisa memberi beasiswa bagi satu atau mungkin sepuluh siswa miskin agar mereka bisa bersekolah. Tapi bisakah kita berpatungan membangun berpuluh-puluh sekolah yang berkualitas lengkap dengan gurunya yang berkualitas, dan semuanya free, tanpa perlu membayar ini dan itu?

Lilin adalah lilin. Ia bisa menyala dan menerangi tapi dalam ruang lingkup yang amat kecil. Durasi nyalanya juga terbatas. Begitupula kekuatan kita sebagai individu dalam masyarakat juga amat terbatas untuk menghadapi persoalan makro masyarakat. kalaupun ada yang bisa diselesaikan itu hanyalah persoalan sub-sub-sub-mikro-nya.

Barangkali ada yang bercanda; kalau semua orang menyalakan lilin nanti kan jadi terang benderang semua. Hehehehe. Kenyataannya tidak semua orang memiliki lilin. Banyak orang terbelit dengan persoalannya masing-masing. Lagipula yang tengah dihadapi oleh umat bukan kegelapan biasa, tapi kegelapan yang diisi dengan badai. Maka lilin-lilin yang akan dinyalakan akan cepat padam sebelum terangnya dan hangatnya dirasakan oleh banyak orang.

Kita menghadapi persoalan yang tidak muncul dari internal umat, tapi juga menghadap ghazwul fikri, imperialisme di bidang politik , ekonomi, militer, pertanian, kesehatan, dll. Barat dengan skenario perdagangan bebasnya bisa menguasai pasar-pasar negara dunia ketiga, menghancurkan industri dan pertanian lokal tanpa pembelaan dari pemerintah yang bersangkutan. Lihat saja petani tebu, peternak sapi, petani buah yang menjerit karena pasar sudah dibanjiri oleh barang-barang impor yang lebih murah dan mutu lebih bagus. Sedangkan industri lokal dan petani lokal minim mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Inilah badai. Bukan sekedar kegelapan. Maka sudah saatnya semua komponen umat berpikir syar’iy dan logis-politis. Persoalan yang kita hadapi adalah persoalan makro yang membutuhkan solusi menyeluruh bukan parsial semata. Sangat disayangkan bila ada kalangan yang sudah yakin dengan jawaban makro ini lalu malah menggeserkan orientasi geraknya dan pikirannya pada sekedar menyalakan lilin di tengah kegelapan. Padahal ia tahu yang dihadapi adalah badai yang bergemuruh. Solusi yang harusnya dilakukan adalah membangun benteng pertahanan yang kuat sehingga dapat menahan serbuan badai, melindungi umat secara total sehingga barulah kita dapat memberikan cahaya dan kehangatan di dalamnya. Cahaya yang diberikan juga bukan sekedar lilin, tapi cahaya yang berasal dari pembangkit listrik yang terbesar dan tercanggih yang pernah ada di muka bumi.

***

catatan : amal jama’iy (kelompok) berbeda dengan amal individu. Jika ada tetangga yang kelaparan, dan kita mampu, maka itu adalah kewajiban kita, sebagai individu, tanpa perlu dipublikasikan. Jika ada kawan yang butuh bantuan berobat dan kita mampu, maka kita wajib membantu, tanpa perlu digembar-gemborkan. Namun merubah ‘badai kemaksiatan struktural ala sistem kapitalisme’, ini adalah kewajiban kita semua sebagai kaum muslimin. Entah miskin, entah kaya, entah laki-laki, entah perempuan, entah direktur, entah pemulung, entah guru entah murid, entah kepala negara entah rakyat jelata. Maka kita perlu ‘berjamaah’ memperjuangkannya, dengan terus-menerus menyampaikan kebenaran, melalui perang pemikiran (as shiro’ul fikr) dan perjuangan politik (kifahus siyasi), dan inilah yang akan terus digembar-gemborkan oleh jamaah yang memperjuangkannya, tanpa mengabaikan aktivitas masing-masing ‘individunya’. Karena tentu saja, ada banyak kemaksiatan struktural yang tak akan pernah selesai hanya dengan ‘aktivitas individu’ yang parsial. Wallahualam


Kalau ide Khilafah dianggap Mengotori

Kalau ide khilafah dianggap ide kotor dan mengotori,
maka mau dibawa kemana kenangan manis ummat ini,
pada Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar hingga Ali,
pada zaman keemasan Bagdad dan Cordova di Andalusi,
juga Khilafah Utsmani saat membantu Aceh di ujung sini,
ketika menghadapi Portugis yang ingin menjajah negeri ini.

Kalau ide khilafah itu ide kotor yang harus dibuang,
mau dibawa ke mana hadits-hadits yang cemerlang,
menyebutkan, bahwa Rasulullah berterus terang,
“Bani Israel diperintah oleh para nabi.
Setiap satu nabi wafat, akan diangkat nabi yang lain.
Namun setelahku tidak ada lagi nabi,
namun akan ada khalifah yang jumlahnya banyak”.
“Lalu apa kewajiban kami?” tanya sahabat menantang.
“Penuhi bai’at yang pertama”, kata nabi dengan tenang.
Bila khalifah mempersatukan, maka mereka akan menang.

Dan kalau ide khilafah itu ide sesat dan menyesatkan,
terus dengan ide apa umat ini akan dibangkitkan?
terus dengan apa agama ini akan dipertahankan?
terus dengan apa missi merahmati alam ini akan disebarkan?
Apakah sekulerisme dan demokrasi yang dianggap kawan?
Siapa sekulerist dan demokrat yang pantas dijadikan teladan?
Siapakah yang sukses dunianya dan di surga bertemu Tuhan?

Kami ingin pencerahan …

(mus-lim@isnet.org 2004-10-03).


Absurditas Demokrasi

Jika ditanya apa persamaan antara becak dan bemo? Tentu saja karena rodanya sama-sama ada tiga. Tapi kita tidak sepakat kan walaupun sama-sama beroda tiga maka becak sama dengan bemo? Karena esensinya memang beda, bahkan jauh sekali. Dari tenaga yang menggerakkannya, onderdil penyusunnya, letak sopirnya dan mungkin ongkosnya. Begitu juga antara Islam dan demokrasi, walaupun sama-sama ada “musyawarahnya” (padahal sejatinya berbeda konteks musyawarah dalam demokasi dan dalam sudut pandang Islam), tapi demokrasi jelas-jelas tidak bisa disamakan dengan Islam, apalagi mengatakan Demokrasi bagian dari Islam, bahkan keduanya sangat bertolak belakang.

Demokrasi sering indah diucapkan, tetapi kecut dirasakan. Banyak yang tertipu karena tidak memahami hakikat demokrasi yang sesungguhnya. Ketika pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM, apakah itu mencerminkan suara rakyat? Apakah wakil rakyat merupakan representasi dari suara rakyat? Sayangnya, TIDAK!. Tapi bukankah sistem demokrasi mengatakan berdasarkan suara mayoritas? Jika iya, seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tapi lagi-lagi, kebijakan diambil TANPA pernah melihat suara mayoritas rakyat (bukan wakil rakyat).

Jika ada yang mengatakan itu hanya orang nya yang salah menerapkan demokrasi, jika orangnya bener, pasti demokrasi terlaksana dengan semestinya dan sesuai amanah rakyat! Baiklah, mari kita tengok sejarah, asas, dan fakta penerapan demokrasi di berbagai Negara, adakah yang sesuai konsepsi awal? Ataukah ini sesungguhnya hanya sebuah ide yang ABSURD!

.

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari kata “demos” yang artinya rakyat dan “cratein” yang artinya pemerintah. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai “Government of the people” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Kemunculan demokrasi terinspirasi fakta Negara kota (polis) di kota Athena, Yunani pada sekitar tahun 450 SM yang mempraktekkan pelibatan seluruh warga kota dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Yunani kuno tersebut digali kembali di Eropa pada zaman “pencerahan/renaissance”, yakni era perlawanan terhadap kekuasaan gereja dan kaisar (pada zaman pertengahan) yang sarat dengan penimpangan dan penindasan terhadap rakyat dengan mengatasnamakan agama (gereja). Oleh karena itu, muncullah gerakan reformasi gereja yang menentang dominasi gereja, dan menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. Puncaknya adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang berujung pada sekularisasi, yakni upaya kompromistik untuk memisahkan agama (gereja) dari masyarakat, Negara dan politik, bahwa agama (gereja) tak boleh lagi mengatur kehidupan publik, hanya ranah individu saja.

Pada masa itu, orang mencari suatu model agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang, keluarga kerajaan, kaum bangsawan atau penguasa gereja. Ironinya, satu-satunya bahan yang tersedia bagi para pemikir di abad pertengahan adalah dari sejarah Yunani kuno yang dianggap sistem yang terbaik oleh mereka dan mempopulerkannya dengan nama “demokrasi”. Dari sini jelas, demokrasi demokrasi lahir dari rahim sekulerisme yang menolak campur tangan agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, dan juga murni berasal dari rekacipta dan hawa nafsu manusia, bukan dari agama samawi manapun, apalagi Islam!.

Dalam perkembangannya, ide ini terlalu “utopis” untuk diwujudkan sesuai konsepsi awalnya, bahkan bergeser menjadi alat legitimasi para wakil rakyat (atas nama rakyat) untuk melegalisasi hukum sesuai kepentingan mereka. Istilah pemerintahan rakyat hanyalah jargon yang dipropagandakan untuk menipu rakyat agar mereka merasa ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dengan merasa telah “berpartisipasi” dalam mekanisme demokrasi (pemilu).

.

Asas Demokrasi

Menurut konsep dasar demokrasi, seluruh rakyat harus berkumpul di satu tempat umum dan mereka membuat aturan yang akan mereka terapkan, serta memberikan keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan. Namun fakta yang berkembang karena rakyat tidak mungkin lagi dikumpulkan di satu tempat, maka dibentuklah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya, agar rakyat dapat menjadi penguasa bagi dirinya sendiri (menentukan hukum) dan menjalankan kehendaknya secara sempurna (tanpa penentangan agama), maka kebebasan yang bersifat universal merupakan prinsip atau asas yang harus diwujudkan dalam sistem demokrasi, yang meliputi 4 aspek (HAM) yaitu :

  1. Kebebasan beragama
  2. Kebebasan berpendapat
  3. Kebebasan kepemilikan
  4. Kebebasan berperilaku

Dan akhirnya, atas nama HAM akhirnya semua orang bebas berbuat semaunya, homo, lesbi, waria, prostitusi, pornografi, penyimpangan dan penodaan agama, penguasaan  sektor-sektor publik oleh individu, marak terjadi.

.

Fakta Penerapan Demokrasi

Kepala Negara dan anggota parlemen yang diklaim dipilih oleh mayoritas rakyat sejatinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Di Indonesia sendiri bisa dilihat pada kasus pilkada, pemilihan anggota DPR dan pesiden beberapa waktu lalu. Hasil tersebut memperlihatkan mereka lolos hanya karena suaranya menang diantara para calon yang lain, bukan karena kehendak mayoritas rakyat, belum lagi jika terjadi kecurangan disana-sini. Bahkan pemilihan presidenpun memperlihatkan MAYORITAS rakyat tidak menghendakinya, terbukti angka golput yang mencapai hingga 40%.

Di Amerika sendiri yang meupakan dedengkotnya demokrasi, pendukung utama partai penguasa parlemen adalah para pemilik modal yang notabene dikuasai oleh Yahudi. Para pemilik modal akan membiayai seluruh atribut pencalonan hingga berhasil terpilih, walhasil kebijakan yang diambilpun kebijakan yang sarat kepentingan para kapital (Yahudi). Apakah penyerangan ke Afganistan paska tagedi WTC adalah keinginan mayoritas rakyat Amerika? Apakah mayoritas rakyat Amerika menyetujui pengiriman pasukan ke Irak? Apakah mayoritas rakyat Amerika menyetujui penjajahan Israel atas Palestina? TIDAK, tapi selama itu sesuai dengan kepentingan para pemilik modal, kebijakan itu akan tetap diambil.

Di Inggris yang berkuasa adalah orang-orang dari partai konservatif yang mewakili para konglomerat, pengusaha, tuan tanah dan aistokrat. Partai buruh tidak dapat menduduki pemerintahan kecuali jika ada kondisi politis yang mengharuskan tersingkirnya partai konservatif dari pemerintahan.

Di negeri-negeri muslim lebih parah lagi. Parlemen Yordania yang dipilih dengan slogan “Mengembalikan demokasi dan mewujudkan kebebasan”, ternyata tidak berani mengkritik raja Husein maupun pemerintahannya, padahal saat itu mereka mengetahui kebobrokan rezim keluarga kerajaan. Pemerintahan negeri-negeri Arab tak berani menentang penjajahan Israel bahkan merelakan pangkalan militernya untuk digunakan membantai saudara mereka sendiri, dan rakyat yang menentang kebijakan kerajaan Saud akan dibungkam! Dan kasus yang terakhir bagaimana pemerintahan Mesir dengan pongahnya menyetujui pembangunan tembok baja yang memasung dan memenjara Gaza, saudara sesama muslim! Padahal rakyat Mesir sendiri menolak! Sungguh menyedihkan !

Untuk memperjuangkan kepentingan ideologi kapitalismenya, mereka menjadikan demokrasi sebagai standar, persepsi serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan. Untuk itu Negara kapitalis seperti AS melakukan internasionalisasi ideologi sebagai asas interaksi dan UU Internasional, yang kemudian membentuk PBB dengan hak vetonya, dan inilah yang selanjutnya menjadi ALAT PALING AMPUH untuk melegitimasi seluruh kebijakan internasionalnya!

.

Sumber :

  1. Ad-Dimukratiyah Nizham al-Kufr. Abdul Qadim Zallum. 1990. Pustaka Thariqul Izzah
  2. Menggugat Demokrasi. Mujiyanto. Al-Wa’ie No 104 Tahun IX, April 2009
  3. Islam Menolak Demokrasi. Luthfi Affandi. Al-Wa’ie No 104 Tahun IX, April 2009