…. jejakku, cintaku ….

Menyoal Subsidi dan Kenaikan BBM

Pendahuluan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Untuk kawasan jabodetabek direncanakan akan dimulai bulan April 2011 dan dilanjutkan untuk berbagai wilayah di Indonesia secara bertahap (Antaranews.com, 2/2/2011). Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dan Pemerintah pada 14 Desember 2010 lalu di seputar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai akhir kuartal pertama 2011 secara bertahap. Pembatasan BBM bersubsidi ini disandarkan pada UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM dengan melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Sebagaimana biasa, untuk meredam gejolak di masayarakat, pemerintah selalu menyertakan argument ‘manis’ dalam setiap kebijakannya yang tidak pro rakyat. Beberapa argumen yang diungkap antara lain untuk mengurangi beban APBN, menghemat keuangan Negara, tidak tepat sasaran, harga minyak dunia naik atupun lifting turun.

Bagi masyarakat yang tidak mengerti persoalan hitung-hitungan angka APBN, alas an-alasan tersebut bisa jadi bisa diterima karena secara logika seolah-olah masuk akal. Namun bila disimak dan dikaji lebih dalam, alas an-alasan tersebut banyak mengandung pembohongan publik.

Membebani APBN

Pemerintah selalu mengatakan konsumsi BBM dalam negeri melebihi kuota sehingga anggaran subsidi BBM  juga membengkak dari  Rp. 129,7 triliun menjadi Rp. 160 triliun. Kalau subsidi tidak dicabut, yang berarti harga disesuaikan dengan harga internasional, maka akan terbebani dengan pembengkakan itu. Memang angka itu naik, namun jika dibandingkan dengan belanja lainnya, subsidi ini tidak terlalu besar. Sekjen Gerindra kepada pers (5 Maret 2012) mengatakan, APBN terbebani dengan subsidi BBM adalah kebohongan public. Menurutnya yang sebenarnya membebani APBN adalah belanja birokrasi, bukan subsidi BBM. Ia menjelaskan, antara rentang 2005-2012, belanja birokrasi naik lebih dari 400%, yaitu dari Rp. 187 triliun menjadi Rp. 733 triliun. Dalam rentang yang sama, subsidi BBM hanya naik 29%, dari Rp. 95 triliun menjadi  Rp. 123,6 trliun. Jadi mana yang lebih memberatkan, subsidi BBM atau belanja birokrasi?.

Selain itu, anggaran untuk gaji pegawai tahun 2012 mencapai Rp. 215,7 triliun naik Rp. 32,9 triliun (18%) dibandingkan tahun 2011. Padahal rata-rata gaji PNS sudah jauh lebih baik dari UMR. Tapi pemerintah tetap menaikkan gaji PNS sementara peningkatan gaji itu tidak diikuti peningkatan kinerja PNS, terbukti pelayanan public masih saja jauh dari memuaskan. Diluar itu, pemborosan terjadi dimana-mana. Dalam APBN ada pos kunjungan dan studi yang nilainya mencapai Rp. 21 triliun. Dalam catatan KPK, tahun 2008 saja ada kebocoran APBN sebesar 30-40% yang nilainya ratusan triliun.

Selain itu, jika dicermati dalam APBN 2005-2012 justru yang menjadi beban utamanya adalah pembayaran cicilan bunga utang dan pokoknya, bukan subsidi BBM. Anggaran pembayaran utang untuk tahun 2012 sebesar Rp. 170 triliun (bunga Rp. 123 triliun dan cicilan pokok utang luar negeri Rp. 43 triliun). Berdasarkan data-data ini terlihat dengan jelas bahwa beban utama APBN sebenarnya bukan subsidi energi sehingga perlu dikeluarkan kebijakan pembatasan subsidi BBM. Yang menjadi beban utamanya adalah cicilan bunga utang dan pokoknya, yakni hampir 80 persen lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi energi pada RAPBN 2011. Anehnya, Pemerintah tidak pernah menuding utang ini sebagai biang kerok yang menggerogoti keuangan negara dari tahun ke tahun. Mungkin saja karena hal itu merupakan bagian ’tatakrama’ Pemerintah kepada para rentenir asing seperti IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya.

Menghemat Keuangan Negara

Menurut Pemerintah, kebijakan pembatasan subsidi BBM merupakan langkah untuk menghemat keuangan negara. Dengan begitu, pada tahun 2011 saja akan diperoleh penghematan anggaran sebanyak Rp 3,8 triliun. Argumen ini juga tidak sesuai dengan fakta, karena banyak pos-pos anggaran pada APBN tidak menunjukkan adanya indikasi keseriusan Pemerintah untuk melakukan penghematan keuangan negara. Misalnya, pos pengeluaran untuk belanja perjalanan terus membengkak setiap tahunnya. Pada APBN 2009, alokasi belanja perjalanan sebesar Rp 2,9 triliun, kemudian melonjak tajam menjadi Rp 12,7 triliun pada APBN-P 2009. Bahkan dalam realisasinya membengkak lagi menjadi Rp 15,2 triliun. Lalu pada APBN 2010, Pemerintah menetapkan anggaran perjalanan Rp 16,2 triliun yang realisasinya membengkak menjadi Rp 19.5 triliun pada APBN-P 2010 (Republika, 17/1/2011). Bahkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2011 anggaran pelesiran/kunjungan pejabat ke luar negeri kembali membengkak mencapai Rp 24,5 triliun (Tribunnews.com, 16/1/2011).

Selain itu, dana yang dianggarkan pada APBN-P 2010 ternyata banyak yang tidak terserap. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan bahwa sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari APBN-P 2010 mencapai Rp 47,1 triliun (Kompas.com, 04/01/2011). Hal itu tentu diakibatkan karena perencanaan anggaran di beberapa departemen dan lembaga Pemerintah cenderung di mark-up sehingga melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Dana silpa tersebut jauh lebih besar ketimbang penghematan melalui pembatasan subsidi BBM yang hanya sebesar Rp 3,8 triliun.

Logika sehat akan mengatakan bahwa untuk penghematan keuangan negara semestinya yang dipangkas adalah berbagai anggaran yang digunakan untuk memenuhi berbagai fasilitas pejabat Pemerintah dan politisi tersebut serta efisiensi anggaran di tiap departemen dan lembaga Pemerintah. Bayangkan, untuk biaya perjalanan saja, anggarannya hampir mencapai Rp 20 triliun pada tahun 2011. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM yang diperkirakan hanya mampu menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Padahal subsidi tersebut sangat dibutuhkan oleh sekitar 230 juta rakyat di negeri ini. Sebaliknya, anggaran untuk biaya perjalanan hanya akan menjadi ’santapan’ segelintir elit saja. Jelas, dari fakta-fakta ini Pemerintah tidak memiliki empati dan kepedulian terhadap rakyatnya yang saat ini sedang terhimpit secara ekonomi.

Tidak Tepat Sasaran

Pemerintah juga memberikan argumen bahwa pembatasan subsidi BBM sangat tepat dilaksanakan karena selama ini BBM bersubsidi dinikmati orang kaya. BBM bersubsidi disinyalir dikonsumsi oleh para konsumen kendaraan pribadi roda dua dan roda empat yang nota-bene dianggap sebagai masyarakat yang mampu membeli BBM non-subsidi. Padahal kendaraan bermotor terdiri dari kendaraan khusus, mobil bus, mobil beban/penumpang dan motor yang jumlahnya cukup banyak. Lebih dari 80 persen dari kendaraan tersebut ternyata merupakan sarana produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya, kendaraan tersebut digunakan masyarakat untuk bekerja dan berproduksi. Dengan demikian, dengan peralihan dari premium seharga Rp 4.500 ke Pertamax yang harganya Rp 6.900 perliter, akan ada kenaikan Rp 2.400 perliter yang harus ditanggung masyarakat.

Kenaikan biaya transportasi ini secara langsung akan mendorong kenaikan biaya produksi. Karena Pertamax mengikuti harga minyak di pasar internasional, maka kenaikan biaya produksi ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Sejumlah perusahaan besar dunia, seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, dan Bank of America Merrill Lynch, memprediksi minyak mentah akan menembus US$100 perbarel pada tahun 2011.

Dampak kenaikan biaya produksi ini akan meningkatkan inflasi yang akhirnya mengakibatkan daya beli masyarakat turun secara signifikan. Danareksa Research Institute (19/01/2011) mengatakan, bahwa pembatasan BBM subsidi akan berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 1.5 persen pada tahun 2011. Karena itu, angka inflasi bisa menembus 7.5 hingga 8.0 persen jika pembatasan BBM subsidi dilakukan. Argumentasi Pemerintah bahwa pembatasan subsidi BBM yang katanya hanya berpengaruh pada masyarakat mampu, yakni mereka yang memiliki kendaraan pribadi berplat hitam, adalah sangat naif. Faktanya, kebijakan tersebut akan mendongkrak inflasi yang akan menghantam perekonomian masyarakat menengah ke bawah akibat harga-harga yang ikut merangkak naik.

Lifting Turun

Di tengan rencana menaikkan harga BBM, pemerintah mengumumkan revisi terhadap target produksi minyak nasional (lifting) dalam pengajuan APBN-P 2012. Menurut menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pemerintah mengubah target lifting dalam APBN-P 2012 menjadi 930 ribu barrel per hari (bph), dari sebelumnya 950 ribu bph. Alasannya, tiap tahun terjadi penurunan alamiah produksi sekitar 12%. Benarkah?

Hingga saat ini sebenarnya data riil produksi minyak nasional tidak ada. Semuanya hanya berdasarkan asumsi. Bahkan, ketua umum serikat pekerja Pertamina, Abdullah Sodiq dalam acara “Diskusi Blak-blakan : kenaikan harga, lifting produksi dan mimpi kedaulatan energy” di Galeri Resto dan Café, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2011), tidak percaya jika produksi BBM di Indonesia terus menurun. Ia menyebutkan masih banyak kilang-kilang minyak yang hingga saat ini tidak terpantau. Selama ini produksi minyak hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan minyak baik lokal maupun asing.

Sebenarnya argumentasi paling logis dari kebijakan pembatasan subsidi BBM ini adalah karena Pemerintah memang ingin ’menyempurnakan’ target kebijakan ekonomi kapitalismenya, yaitu mencabut berbagai subsidi bagi rakyat. Lembaga kapitalis (baca: rentenir) dunia seperti IMF, ADB dan World Bank memang secara terus-menerus mendorong Pemerintah untuk melakukan kebijakan ini. Pembatasan BBM bersubsidi juga sebagai jalan untuk membuka pasar bagi perusahaan minyak asing yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Total, Shell dan Petronas. Selama ini konsumen lebih memilih untuk menggunakan premium yang dijual Pertamina yang harganya lebih murah. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar seperti Pertamax atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut yang harganya mengikuti harga minyak dunia.

Menyoal Subsidi

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

PT Pertamina (Persero) memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke stasium pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang kebijakan penaikan harga BBM. Pengetatan dilakukan seiring adanya peningkatan konsumsi BBM pada dua bulan pertama yang telah mencapai 12 persen di atas realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sbagaimana tertulis di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi  :

(1)     Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)     Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3)     Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

BBM seharusnya merujuk pada ayat 3 pasal 33  UUD 1945 diatas, yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lebih luasnya harga BBM harus dibuat serendah-rendahnya, karena banyak transportasi yang mengandakan BBM untuk mengirim barang produksi dan pangan. Sehingga jika harga BBM dinaikkan, maka semua biaya transportasi  akan menjadi naik. Biaya transportasi tentu memiliki multiplier effect terhadap harga segala jenis produk produksi dan produk pangan.  Intinya semua barang di pasar akan naik, dan rakyat menjadi sengsara karenanya. Bila ini terjadi maka kalimat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak terpenuhi, artinya Negara telah gagal dalam memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945

Untuk penjualan BBM bagi rakyat seyogyanya tidak menggunakan standard Internasional secara keseluruhan, namun gunakan  harga impor untuk volume impor saja dan harga/biaya produsi untuk  minyak dalam negeri.  Sehingga rakyat tidak dibebani harga impor untuk produksi dalam negeri tetapi masih membantu biaya impor nasional. Dengan demikian tidak ada kata-kata subsidi lagi, namun yang ada adalah biaya bersama yang ditanggung bersama.

Perhitungan harga BBM

Windu Hernowo melakukan perhitungan yang cukup jelas terhadap harga BBM yang seharusnya ditetapkan. Seharusnya pemerintah memberlakukan BBM sesuai perhitungan mixing price. Harga Internasional minyak mentah saat ini memang sangat tinggi. Berdasarkan data  harga minyak dunia untuk brent crude oil 124.12 USD. Sedangkan biaya produksi di Indonesia rata-rata antara 3 USD- 14.0 USD. Seharusnya harga BBM volume impor saja yang ditanggung rakyat dan  untuk BBM produksi nasional cukuplah production cost plus refinery cost plus biaya distribusi nasional.

Contoh biaya produksi termahal USD 14.0. Dengan total Produksi 908 ribu bpd. Bila 1 barrel =159 liter (tepatnya 158,987 liter), maka total produksi per hari adalah144,372,000 liter per hari. Adapun total kebutuhan nasional saat ini mencapai 56 juta kl per tahun atau  157,303.37  kl per hari yang setara dengan 989.330 barrel/hari. Sehingga kekurangannya adalah (908.000-989,330) barrel = (81,330) barrel. Sehingga untuk harga mix price menjadi = {(908,000 x USD 14.0)+(81,330xUSD 124)}/(908,000+81,330) = USD 23.05

Seharusnya yang digunakan sebagai patokan perhitungan Cost Recovery atau harga adalah harga dasar USD  23.05/bbl, BUKAN harga Internasional yang USD. 124/bbl. (bbl=barrel). Dengan demikian harga BBM untuk rakyat menjadi murah dan terjangkau. Hal ini akan menyebabkan semua kebutuhan asyarakat mulai dari cabe dan bahan pangan lainnya, material bangunan  hingga harga energi listrik menjadi murah

Hanya Layak Berharap pada Islam

Pembatasan (baca: pencabutan) subsidi BBM turut melengkapi problem ekonomi di Indonesia. Problem lainnya adalah tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, harga kebutuhan bahan pokok yang makin melonjak, utang Pemerintah yang terus membengkak, tingginya kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi, suap, dan lain sebagainya.

Kondisi ini terjadi karena Indonesia menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa apapun bisa dimiliki oleh individu atau swasta/asing, sementara negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Akibatnya, kekayaan alam dikuasai oleh swasta/asing, sementara untuk pembiayaan pendanaan, negara memungut pajak dari rakyat. Karena negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian, maka konsekuensinya subsidi harus dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali.

Faktanya, pada RAPBN 2011, penerimaan dari pajak ditargetkan sebesar Rp 839,5 triliun atau 77 persen dari RAPBN, sementara pengeluaran untuk subsidi (energi, pendidikan, kesehatan, dll.) hanya dianggarkan sebesar Rp 184,8 triliun atau 22 persen dari RAPBN. Besarnya pajak dan kecilnya subsidi sama-sama menghimpit rakyat. Kebijakan keuangan negara yang tercermin pada RAPBN 2011 tersebut benar-benar menzalimi rakyat!

Hal ini berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi Islam. Dalam politik ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan.

Untuk menjamin terlaksananya kewajiban negara tersebut, dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan umum seperti tambang, migas, laut dan hutan wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hal ini untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan prinsip ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh negara, tentu akan tersedia dana yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sebagai gambaran sederhana, di sektor pertambangan dan energi diprediksi akan didapat penerimaan sekitar Rp 691 triliun pertahun. Di sektor kelautan dengan potensi sekitar US$ 82 miliar atau Rp 738 triliun pertahun akan diperoleh minimal sekitar Rp 73 triliun. Di sektor kehutanan dengan luas hutan sekitar 90 juta hektar dengan pengelolaan secara lestari diperkirakan akan diperoleh penerimaan sekitar Rp 1800 triliun pertahun. Pendapatan negara sebesar ini, dengan pengelolaan yang amanah, sudah cukup memadai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan begitu, BBM, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dapat dinikmati rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis.

Dari paparan ringkas ini, jelas bahwa syariah Islam merupakan kunci terpenting untuk menyelesaikan problem pengaturan ekonomi dan keuangan negara. Namun, mana mungkin syariah Islam yang mulia itu dapat diimplementasikan tanpa adanya institusi penegaknya, yakni Khilafah Islamiyah. Karena itu, seruan kaum Muslim di negeri ini untuk kembali pada syariah dalam naungan Khilafah Islamiyah harus dapat dibaca sebagai wujud kepedulian untuk membebaskan negeri ini dari keterpurukan akibat penerapan Kapitalisme. Hanya dengan ketakwaan dalam wujud penerapan syariah-Nya, kaum Muslim akan menuai keberkahan-Nya dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).

.

Sumber :

Dr. Kusman Sadik, Menyoal Pembatasan Subsidi BBM, Al-Waie No 127 Maret 2011

Windu Hernowo, http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2012/03/12/menyoal-subsidi-bbm-ijinkan-saya-menghitung/

Argumentasi Bohong! tentang subsidi, Media Umat edisi 78 Maret 2012

One response

  1. seharusnya pemerintah bisa berpikir jernih untuk menaikan BBM, apakah perlu atau tidak, disaat maraknya kasus korupsi yang terjadi. sehingga membuat rakyat ragu apakah benar dana subsidi ini akan dialihkan untuk kesejahteraan rakyat atau tetap masuk ke kantong para koruptor.

    Maret 24, 2012 pukul 12:05

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s